Pesan untukmu,,,

“Tahu kau mengapa aku sayangi kau lebih dari siapa pun ? Karena kau menulis. Suaramu takkan padam ditelan angin, akan abadi, sampai jauh, jauh di kemudian hari.” (Anak Semua Bangsa-Pramudya Ananta Toer)

Selasa, Oktober 21, 2008

MUNGKINKAH PENDIDIKAN YANG BERMUTU DAN MURAH?

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah salah satu sektor vital dalam usaha pembangunan yang dilakukan oleh sebuah negara. Sejarah mencatat bahwa negara yang memiliki pola pengembangan pendidikan yang baik disertai dengan perhatian yang tinggi pula pada dunia pendidikannya, negara tersebut akan mengalami kemajuan yang lebih tinggi dan lebih pesat dibandingkan dengan negara lain yang menomorduakan atau menomor sekiankan masalah pendidikan. Saat membicarakan hal ini, selalu kita melihat sejarah negara pendidikan di Negara Jepang. Penghargaan yang tinggi terhadap pendidikan pasca hancurnya Jepang karena bom yang meluluhlantakkan Pulau Nagasaki dan Hiroshima membuat negara ini sekarang malah memimpin, hampir dalam setiap bidang teknologi dan pendidikan. Negara yang pernah hancur lebur ini sekarang bahkan menjadi saingan terbesar bagi negara adidaya, Amerika dengan produk-produk ilmu pengetahuannya.

Keadaan yang seperti itu masih sulit kita temui di Indonesia, itulah kenyataannya. Pemerintah negara kita masih belum mendapatkan pola yang tepat untuk pengembangan konsep pendidikan yang mampu menghasilkan output yang bermutu baik. Ditambah lagi dengan perhatian yang dirasa kurang pada problematika pendidikan anak bangsa makin membuat pendidikan menjadi nomor berapa dalam khasanah pembangunan Indonesia.

Hal yang demikian menjadi perhatian pemerintah saat ini. Berulang kali bergulir isu bahwa pemerintah yang sedang atau akan berkuasa (baik pusat atau daerah) akan menciptakan pendidikan yang murah, bahkan gratis. Tapi, pada kenyataannya baru daerah tertentu saja yang mampu menciptakan pendidikan gratis. Itupun dengan konsekuensi timbulnya masalah administrasi yang ruwet di dalamnya dan mutu pendidikan yang masih dipertanyakan.

Masih menjadi pertanyaan atau hanya mimpikah keingingan masyarakat kita untuk mendapat pendidikan dengan mudah. Pendidikan yang murah sekaligus tetap mengedepankan mutu bagi para anak didik. Hal inilah yang ingin dikaji penulis dalam makalah ini.

B. Rumusan Masalah

a. Bagaimana realita pendidikan di Indonesia saat ini?

b. Apakah Indonesia bisa mewujudkan pendidikan yang bermutu sekaligus murah?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui gambaran pendidikan di Indonesia sekarang ini. Sekaligus untuk menjawab pertanyaan tentang adanya pendidikan yang bermutu dan murah di Indonesia.

D. Manfaat Penulisan

Penulisan makalah ini diharapkan dapat menambah khasanah tentang dunia pendidikan bagi pembaca secara umum dan penulis pada khususnya. Sekaligus untuk mengembangkan teori-teori yang telah diterima di bangku kuliah.

PEMBAHASAN

A. Pendidikan di Indonesia

Jika kita berbicara tentang masalah pendidikan, maka pembicaraan yang terjadi tidak bisa lepas dari kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Tiga kebutuhan dasar itu adalah:

  1. Biaya kesehatan murah yang bermutu,
  2. Biaya pendidikan murah yang bermutu, dan
  3. Tidak semakin tingginya harga kebutuhan pokok.

Ketiga aspek ini sebenarnya merupakan tiga hal yang saling berkesinambungan. Jika dilihat lebih lanjut, ketercukupan antara aspek yang satu akan mendukung tercukupinya kebutuhan yang lain. Misalnya saja, ketika manusia mampu mencukupi kebutuhan pokoknya, dia akan memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi dan akan mampu meningkatkan pendidikan mereka. Sedangkan pendidikan sendiri bisa digunakan untuk meningkatkan taraf hidup dan pemenuhan kebuthan pokok, dan begitu seterusnya membentuk suatu sistem. Tiga kebutuhan dasar manusia tersebut harusnya terpenuhi agar manusia tercukupi kebutuhan dasarnya, yaitu yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan pangan.

Di Indonesia, ketiga kebutuhan dasar di atas merupakan hal yang masih diperjuangkan oleh pemerintah agar rakyat bisa menikmati kehidupan yang layak sesuai amanat pembangunan nasional. Pada realita di lapangan, masih banyak ditemukan tiga kebutuhan dasar tersebut belum dapat dimiliki oleh rakyat kita. Masyarakat Indonesia, khususnya rakyat kecil (yang dapat dimasukkan dalam golongan masyarakat miskin) dihadapkan pada kesulitan untuk menikmati kesehatan yang bermutu sekaligus murah, pendidikan yang bermutu juga murah, serta pemenuhan kebutuhan pokok yang di dalamnya meliputi kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

Administrasi dan prosedur yang dilalui terlalu berbelit-belit dan bertingkat-tingkat bagi rakyat kecil jika ingin menggunakan fasilitas dan layanan umum. Padahal di sisi lain mereka harus segera memenuhi kebutuhan mereka. Pelayanan di rumah sakit misalnya, yang selalu saja mengedepankan biaya yang relatif mahal. Layanan yang terlambat seakan membuat bahwa nyawa tidak terlalu berharga dibandingkan biaya administrasi rumah sakit yang harus dipenuhi. Entah sudah berapa banyak korban atas sistem yang seperti ini.

Di sisi pendidikan, beberapa masalah muncul dan pemerintah sampai sekarang belum memiliki langkah yang tepat untuk menjadi pemecah masalah yang ada. Beberapa penyebab pemerintah Indonesia belum bisa memberikan hak pendidikan yang baik bagi rakyatnya, antara lain sebagai berikut:

1. Sistem pendidikan yang ada tidak efisien sehingga membutuhkan biaya yang tinggi.

Manajemen pendidikan di Indonesia masih menggunakan sistem birokrasi yang cenderung menyusahkan pengguna jasa pendidikan atau orang-orang yang berkecimpung di dalamnya. Sistem pengawasan yang kurang terhadap pelaksanaan praktik di lapangan memungkinkan terjadinya pelanggaran di dalamnya. Keadaan yang seperti itu, tentu saja akan membuat biaya yang digunakan untuk operasional pendidikan membengkak. Selanjutnya, kondisi yang seperti ini akan menyebabkan tidak efisiennya biaya pendidikan karena terbuang untuk menutupi hal-hal yang cenderung melenceng dari anggaran pendidikan nasional.

2. Pemerintah kurang menaruh prioritas pada sektor pendidikan.

Sampai sekarang, biaya untuk anggaran pendidikan yang hanya 20 % pun masih belum mampu dicukupi pemerintah kita. Diskusi di kalangan petinggi kita masih mendebatkan tentang pemenuhan 20 % itu atau pengalihannya dengan dalih untuk mensubsidi bidang kehidupan yang lain. Jika hal yang demikian berlanjut, maka tentu saja akan menimbulkan kesulitan untuk mencapai target pendidikan nasional yang tentu saja membutuhkan dana yang tidak kecil. Realita di lapangan kita, dengan dalih proyek pengembangan pendidikan pun, biaya yang seharusnya digunakan untuk kemajuan pendidikan kita banyak yang “bocor” dan tidak sampai pada unsur-unsur yang membutuhkan.

3. Kompetensi dan profesionalitas guru yang masih kurang, serta serttifikasi guru yang bermasalah.

Guru merupakan faktor penting dalam proses belajar mengajar di kelas. Guru yang berkompeten dan memiliki profesionalitas tinggi akan menghasilkan peserta didik yang berkualitas sebagai output pendidikan. Sedangkan kenyataan di lapangan, masih banyak guru sebagai insane pendidik yang tidak memiliki kompetensi dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Apalagi dengan adanya sertifikasi guru yang sering membuat guru meninggalkan anak didik mereka untuk mengikuti acara yang berkaitan dengan sertifikasi guru yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka (sebagaimana diketahui, kesejahteraan bagi guru masih menjadi hal yang diperjuangkan oleh organisasi pendidikan sampai sekarang). Hal yang demikian membuat hak anak didik untuk mendapat pendidikan yang maksimal tidak terpenuhi karena guru sibuk dengan sertifikasi guru.

Masalah mutakhir yang muncul berkenaan dengan sistem pendidikan di Indonesia adalah tentang perubahan bentuk badan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan diharuskan menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang kemudian berganti nama lagi menjadi Badan Hukum Pendidikan (BHP). Perkembangan terakhir adalah perubahan dari BHP menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Ketiga konsep yang ditawarkan disinyalir merupakan bentuk swastanisasi pendidikan yang merupakan bentuk lain dari usaha komersialisasi pendidikan. Pada intinya, konsep-konsep yang ada membuat biaya pendidikan lebih mahal karena sebuah lembaga pendidikan disamakan fungsinya dengan sebuah bidang usaha. Dalam konsep BHP misalnya, yang membuat tanah tempat bangunan lembaga pendidikan dikenai pajak. Adanya bentuk komersialisasi pendidikan ini membuat biaya pendidikan yang dikenakan kepada siswa lebih mahal daripada sebelumnya karena selain lembaga pendidikan dikenai pajak dan sebagainya, pemerintah akan sedikit demi sedikit mengurangi subsidi pendidikan.

Kondisi dan realita di lapangan yang demikian akan semakin menjauhkan harapan rakyat Indonesia untuk menikmati pendidikan yang murah dan bermutu. Sedangkan di sisi lain, rakyat membutuhkan pendidikan sebagai salah satu hak dasar bagi warga sebuah negara.

B. Sebuah Mimpikah, Pendidikan Bermutu dan Murah?

Meskipun dengan keterbatasan kemampuan yang ada dari pihak pemerintah atau rakyat dalam biaya pendidikan, masih ada kemungkinan untuk menciptakan pendidikan Indonesia yang bermutu dan murah. Syarat-syarat yang bisa dipenuhi untuk menciptakn pendidikan Indonesia yang bermutu dan murah antara lain sebagai berikut:

1. Sistem pendidikan yang efisien.

Sistem pendidikan seperti kurikulum, tempat belajar, alat Bantu pelajaran, alokasi waktu, dan lain-lain harus disusun secara efisien. Ini agar tujuan pendidikan dapat tercapai dan menghindari kemubadziran komponen-komponen pendidikan yang digunakan. Termasuk di dalamnya adalah biaya pendidikan.

2. Penyelenggaraan pendidikan yang berkompeten (capable) dan amanah.

Aparat penyelenggara pendidikan harus capable, dalam artian memiliki kompetensi dan profesionalitas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Pendidik seharusnya bisa menjadi pembimbing sekaligus guru yang baik bagi anak didik agar mereka bisa menjadi hasil (output) pendidikan yang diharapkan akan membuat perbaikan dan kemajuan. Selain itu, penyelenggara pendidikan harus mampu menjamin tidak terjadinya tindak korupsi agar dana yang dialokasikan untuk pendidikan benar-benar sampai ke sasaran.

3. Adanya dana publik yang dikelola negara yang didedikasikan untuk itu.

Anggararan pendidikan seharusnya ada tersendiri dan terpisah dengan anggaran bidang lain. Sehingga biaya untuk pendidikan tidak terganggu untuk hal-hal lain yang tidak terlalu urgen. Indonesia yang memiliki rencana anggaran pendidikan 20 % harusnya mampu mengolahnya agar biaya yang digunakan bisa tepat sasaran.

Tantangan lain dalam dunia pendidikan kita adalah paradigma pendidikan kita yang masih saja berkiblat dengan pendidikan barat, baik dalam penilaian maupun standar yang digunakan. Ini adalah bentuk globalisasi pendidikan yang marak erjadi di tahun-tahun terakhir sejak lembaga pendidikan asing banyak yang masuk ke Indonesia. Persaingan pun terjadi. Sarana dan fasilitas sekolah dalam negeri sendiri harus ditingkatkan untuk mengimbangi persaingan yang ada sekaligus untuk meningkatkan layanan pendidikan bagi siswa.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah kesejahteraan guru. Sebagai tenaga pendidik, guru harusnya diberi kemudahan untuk mendapatkan kesejahteraannya. Ini agar guru bisa lebih berkonsentrasi dalam menjalankan tugasnya, tidak terpecah konsentrasinya antara pendidikan untuk anak didik dan kecukupan kebutuhan sehari-hari. Adanya usaha-usaha yang telah dilakukan harus diimbangi juga dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar tidak terdapat kesenjangan yang terlalu dalam antara sarana, biaya, dan sumber daya manusia sekaligus bisa saling melengkapi antara unsur yang ada sehingga bisa mewujudkan pendidikan yang bermutu dan murah di Indonesia.

PENUTUP

A. Simpulan

Pendidikan di Indonesia dihadapkan pada kondisi yang masih memprihatinkan. Rakyat masih merasa kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, bermutu dan murah. Pendidikan yang merupakan salah satu hak warga negara masih belum bisa dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Keterbatasan untuk mendapatkan pendidikan yang baik dibenturkan dengan adanya biaya yang tinggi. Dalam paradigma pendidikan kita, mutu tidak bisa dibarengi dengan murahnya biaya pendidikan.

Hal ini masih menjadi salah satu pekerjaan rumah dari pemerintah kita agar pembangunan nasional bisa mencapai tujuannya. Salah satu indikasinya adalah rakyat Indonesia mendapatkan kemudahan untuk menikmati pendidikan yang bermutu dan layak. Hal-hal yang bisa diusahakan pemerintah antara lain adalah dengan perbaikan sistem manajemen pendidikan kita, penyelenggaraan pendidikan yang capable dan amanah, juga adanya dana publik khusus untuk pendidikan.

B. Saran

Dunia pendidikan kita masih membutuhkan banyak perhatian agar lahir generasi yang berkualitas bagi republik ini selanjutnya. Pemerintah sebagai yang memimpin harus melahirkan kebijakan-kebijakan baru yang bisa mendukung sistem pendidikan yang bermutu. Adanya perbaikan komponen-komponen pendidikan, termasuk di dalamnya adalah pendidik diharapkan akan berjalan optimal dan memberi manfaat pada keluaran pendidikan. Ini karena dilihat guru bersentuhan langsung dengan anak didik yang dibimbingnya.

Tidak ada komentar: